Urutan Kategori Pajak Tertinggi di Indonesia, Sumber Utama Pendapatan Negara

 

Pajak tertinggi di Indonesia (pexels/defrinomaasy)

Pajak merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Tanpa pajak, negara tidak akan mampu menjalankan berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, hingga pertahanan. Lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan, menjadikannya komponen vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sistem perpajakan Indonesia dirancang berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemudahan, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pajak di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar: pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pajak daerah, yang dikelola oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.

Namun, tidak semua jenis pajak menyumbang pendapatan yang sama besar. Beberapa kategori pajak menjadi penyumbang terbesar bagi kas negara karena cakupan dan basis pemungutannya yang luas. Berikut adalah urutan kategori pajak tertinggi di Indonesia berdasarkan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

1. Pajak Penghasilan (PPh) – Kontributor Terbesar Pendapatan Negara

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber penerimaan terbesar negara. PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan usaha dalam satu tahun pajak. Bentuk penghasilan yang dikenakan pajak meliputi gaji, honorarium, laba usaha, bunga, dividen, dan sebagainya.

Kontribusi PPh terhadap total penerimaan perpajakan mencapai sekitar 45–50% setiap tahunnya. Ada beberapa jenis PPh yang umum dikenal, antara lain:

• PPh Pasal 21: Pajak atas penghasilan karyawan atau pegawai.
• PPh Pasal 22: Pajak atas kegiatan impor dan penjualan barang mewah.
• PPh Pasal 23 dan 26: Pajak atas penghasilan dari modal, jasa, dan dividen.
• PPh Badan: Pajak atas laba perusahaan.
• PPh Orang Pribadi: Pajak atas penghasilan individu.

Besarnya penerimaan dari PPh menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dan produktivitas usaha menjadi kunci utama pertumbuhan pendapatan negara. Dalam APBN 2025, misalnya, penerimaan dari PPh ditargetkan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, mencerminkan peran strategis pajak ini dalam menopang keuangan negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – Andalan dari Konsumsi

Di posisi kedua, ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang juga menjadi kontributor utama penerimaan negara, dengan kontribusi sekitar 35–40% dari total penerimaan pajak. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, termasuk barang impor.

PPN bersifat tidak langsung, artinya dibayarkan oleh konsumen akhir melalui harga barang atau jasa yang dibeli. Tarif PPN di Indonesia sejak 2022 telah naik dari 10% menjadi 11%, dan direncanakan meningkat menjadi 12% pada 2025 sesuai UU HPP.

Contoh barang dan jasa yang dikenakan PPN antara lain:

• Barang konsumsi seperti pakaian, elektronik, dan makanan kemasan.
• Jasa profesional seperti konsultan, desain, dan periklanan.
• Impor barang dari luar negeri.

Kenaikan tarif PPN diharapkan dapat memperkuat pendapatan negara seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia, PPN akan terus menjadi tulang punggung penerimaan pajak.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – Pajak dari Kepemilikan Aset

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak atas kekayaan dan biasanya dibayar oleh individu atau badan usaha setiap tahun.

Kontribusi PBB terhadap penerimaan negara berkisar antara 5–8% dari total pajak, tergantung kondisi sektor properti dan pembangunan. Meski tidak sebesar PPh dan PPN, PBB tetap menjadi salah satu sumber penerimaan penting, terutama bagi pemerintah daerah.

PBB dibagi menjadi dua kategori utama yaitu:

• PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): Dikelola oleh pemerintah daerah.
• PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3): Dikelola oleh pemerintah pusat.

Selain sebagai sumber pendapatan, PBB juga memiliki peran penting dalam mengendalikan kepemilikan lahan dan mendorong pemanfaatan tanah yang produktif.

4. Bea Masuk dan Cukai – Pendapatan dari Perdagangan dan Konsumsi Tertentu

Bea masuk dan cukai merupakan dua instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kontribusinya terhadap APBN berkisar antara 7–10%, dan menjadi salah satu penyumbang terbesar setelah PPh dan PPN.

• Bea masuk adalah pajak yang dikenakan atas barang impor. Tujuannya tidak hanya untuk menambah pendapatan negara, tetapi juga melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar.
• Cukai adalah pungutan atas barang-barang tertentu yang peredarannya diawasi negara, seperti rokok, minuman beralkohol, dan vape. Cukai rokok sendiri menyumbang lebih dari 95% total penerimaan cukai, yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Selain sebagai sumber pendapatan, kebijakan cukai juga berfungsi sebagai alat pengendalian konsumsi barang yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah secara berkala menaikkan tarif cukai untuk menekan konsumsi tembakau dan meningkatkan pendapatan negara.

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – Pajak dari Transaksi Properti

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, warisan, atau tukar-menukar. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah, namun tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara secara keseluruhan, yakni sekitar 2–4%.

Besarnya BPHTB ditentukan oleh nilai transaksi properti, dengan tarif umumnya 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP KP). Karena sektor properti terus tumbuh setiap tahunnya, BPHTB menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi daerah, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) – Penerimaan dari Konsumsi Premium

Meskipun kontribusinya tidak sebesar PPh atau PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tetap menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting, khususnya dari konsumsi kelas menengah atas. PPnBM dikenakan pada barang-barang dengan nilai tinggi seperti mobil mewah, perhiasan, kapal pesiar, dan barang elektronik premium.

Tujuan PPnBM bukan hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga mengendalikan kesenjangan konsumsi dan mendorong pemerataan ekonomi. Tarif PPnBM bervariasi tergantung jenis barang, mulai dari 10% hingga 200%. Barang mewah yang tergolong sangat eksklusif akan dikenakan tarif tertinggi.

Urutan Kontribusi Pajak Tertinggi di Indonesia

Berdasarkan data APBN dan realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir, berikut adalah urutan kategori pajak tertinggi di Indonesia secara umum:

Urutan	Kategori Pajak	Perkiraan Kontribusi
1.	Pajak Penghasilan (PPh)	45–50%
2.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	35–40%
3.	Bea Masuk dan Cukai	7–10%
4.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5–8%
5.	BPHTB	2–4%
6.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	1–2%

Pajak merupakan tulang punggung pembangunan Indonesia. Dari seluruh kategori yang ada, PPh dan PPN menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara, didorong oleh aktivitas ekonomi, konsumsi, dan produktivitas usaha. Di sisi lain, pajak seperti PBB, BPHTB, dan PPnBM memainkan peran penting dalam mengatur kepemilikan aset, mengendalikan konsumsi barang mewah, serta mendukung pemerataan ekonomi.

Ke depan, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan melalui digitalisasi, perluasan basis pajak, dan penyederhanaan regulasi agar penerimaan negara semakin optimal. Dengan sistem pajak yang sehat dan transparan, Indonesia dapat memperkuat fondasi fiskalnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Subscribe to receive free email updates: